SOSIALISASI PENGELOLAAN HHBK BAGI MASYARAKAT DI PERBATASAN PAPUA INDONESIA - PAPUA NEW GUINEA
(1) Universitas Cenderawasih
(2) Universitas Cenderawasih
(3) Universitas Cenderawasih
(*) Corresponding Author
Abstract
Pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) bagi masyarakat di Perbatasan Papua Indonesia – Papua New Guinea. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan wawasan sekaligus pemahaman bagi masyarakat mengenai pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Papua. Secara spesifik, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Distrik Yaffi Kabupaten Kerom Provinsi Papua, dengan menggunakan metode Sosialisasi untuk penyebarluasan pengetahuan yang terkait dengan regulasi dan pengelolaan HHBK. Hasil Sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan informasi sehingga banyak warga yang tak mengetahui mengenai regulasi dan pengelolaan HHBK sehingga lembaga-lembaga dari tingkat kampung hingga distrik belum memiliki pemahaman mengenai HHBK. Kemudian pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Papua selaku fasilitator belum melakukan inventarisasi komoditas HHBK di wilayah Distrik Yaffi. Selanjutnya kelompok tani hutan di Distrik Yaffi belum terbentuk. Dengan adanya sosialisasi mengenai penguatan kapasitas dalam pengelolaan HHBK diharapkan, masyarakat maupun pemerintah distrik dapat mengakses program pengelolaan HHBK dan memanfaatkan komoditas hutan secara optimal guna memenuhi kebutuhan ekonominya secara otonom.
Keywords
Full Text:
PDF (Indonesian)References
BPDPP. 2018. Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua : Potensi dan Produk Papua. Available at : https://penghubung.papua.go.id/potensi-daerah/potensi-produk-papua/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.
BPS. (2018). Kabupaten Keerom dalam Angka 2018. Bdan Pusat Statisitik Indonesia, Kab Keerom.
Diniyati, D., & Achmad, B. (2015). Kontribusi Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Usaha Hutan Rakyat Pola Afroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Kehutanan, 9(1), 23-31.
Dunn, William. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan.
Nugroho, A. C., Frans, T. M., Kainde, R. P., & Walangitan, H. D. (2015). Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Bagi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan: Studi Kasus Desa Bukaka. Cocos 6(5), 1-12.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i3.6462
Refbacks
- There are currently no refbacks.
___________________________________________________________
Editorial Office:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Indraprasta PGRI
Campus A : Jl. Nangka No. 58 C (TB. Simatupang), Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 Telp. (021) 7818718 – 78835283 Fax. (021) 29121071
View My Stats
Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.