PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Abstract

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Sektor Migas telah menjadi sumber pendanaan yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam bentuk valuta asing, sektor ini merupakan penerimaan Negara yang terbesar.
Peranan sektor Migas di Indonesia yang sedemikian pentingnya menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan ketentuan perpajakan Indonesia dalam sistem Kontrak Bagi Hasil/KBH (Production Sharing Contract) yang diberlakukan di sektor Migas. Pertanyaan tersebut terutama berkaitan dengan bagian Negara
sebesar 85% untuk Minyak dan 65% untuk Gas. Apakah bagian Negara ini sudah mencakup pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dan bagaimana cara penghitungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan Negara dari sektor Migas dihitung. Selain itu perlu diketahui pula mengenai pelaksanaan ketentuan pajak di sektor ini terutama mengenai PPh Badan dari perusahaan perusahaan Migas yang beroperasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan kajian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan hanya
untuk memperoleh jawaban atas kebijakan pemerintah di bidang Migas dan menjelaskan jawaban tersebut untuk dipahami dengan benar dan diketahui secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Temuan dari penelitian ini adalah Penghitungan Bagian Negara dan Bagian Kontraktor dilakukan berdasarkan bagi hasil yang ditetapkan dalam KBH seperti 85:15 atau 80:20 untuk Minyak dan 65:35 atau 60:40 untuk Gas. Dalam Bagian
Negara tersebut sudah termasuk kewajiban pajak dan pungutan lainnya yang harus dibayar Kontraktor, sehingga dengan membayar bagian Negara sebesar 85% atau 80% untuk Minyak dan 65% atau 60% untuk Gas, maka Kontraktor bebas dari
segala pajak dan pungutan lainnya yang berlaku di Indonesia.