ANALISIS AUDIT COVERAGE RATIO DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEMERIKSAAN PAJAK
(1) Universitas Indonesia
(2) Universitas Indonesia
(*) Corresponding Author
Abstract
IMF melalui kertas kerjanya mempublikasikan data Tax Audit Coverage Ratio (ACR) tahun 2010 dari negara-negara anggotanya dengan rata-rata tingkat ACR sebesar 3% - 5%. Laporan Kinerja DJP tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat ACR Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 1,92%. Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki tingkat ACR dibawah tingkat ACR ideal IMF. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat ACR di Indonesia serta memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh DJP guna meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak. Studi ini menggunakan komponen-komponen dari teori Institutional Logics yaitu Symbolic carrier yang berupa Peraturan dan Kebijakan DJP dan Material Carrier yang berupa Aktor, Routines dan Artifacs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara yang dilakukan kepada Pemeriksa Pajak di DJP. Hasil penelitian ini menunjukan faktor-faktor yang perlu di perhatikan oleh DJP untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajaknya. Dari sisi aktor, hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup jumlah SDM pemeriksa pajak, kompetensi pemeriksa pajak dan motivasi pemeriksa pajak. Dari sisi artifacs (hal-hal pendukung) hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan dan ketersediaan data dan juga integrasi sistem informasi dan teknologi. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sinergi tim, komunikasi dengan seksi lain dan pola kepemimpinan atasan.
Keywords
Full Text:
PDF (Indonesian)References
Beer, S., Kasper, M., Kirchler, E., & Erard, B. (2019). Do Audits Deter or Provoke Future Tax Noncompliance? Evidence on Self-employed Taxpayers: International Monetary Fund.
Bryman, A. (2016). Social research methods: Oxford university press.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design, Third Edition. SAGE Publication.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American sociological review, 147-160.
Direktur Jenderal Pajak. (2012). Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ./2012 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
Direktur Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
Direktur Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
Direktur Jenderal Pajak. (2020). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2020. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 7(2), 294-305.
Friedland, R. (1991). Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional contradictions. The new institutionalism in organizational analysis, 232-263.
Greenwood, R., & Suddaby, R. (2006). Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five accounting firms. Academy of Management journal, 49(1), 27-48.
Hoopes, J. L., Mescall, D., & Pittman, J. A. (2012). Do IRS audits deter corporate tax avoidance? The accounting review, 87(5), 1603-1639.
Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. International Journal of Sociology and Social Policy.
Jogiyanto. (2014). Pedoman :Survei Kuesioner .Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
Kurniawan, C. (2011). Bunga Rampai Perpajakan. In: Proceeding Simposium Nasional Perpajakan (SNP) III. Universitas Trunojoyo Madura.
Lemgruber, M. A., Masters, M. A., & Cleary, M. D. (2015). Understanding revenue administration: an initial data analysis using the revenue administration fiscal information tool: International Monetary Fund.
Lepoutre, J. M., & Valente, M. (2012). Fools breaking out: The role of symbolic and material immunity in explaining institutional nonconformity. Academy of Management Journal, 55(2), 285-313.
Luippold, B. L., & Kida, T. E. (2012). The impact of initial information ambiguity on the accuracy of analytical review judgments. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(2), 113-129
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2016). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menteri Keuangan (2011). Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan (2016). Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementrian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan (2017). Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2017 mengenai Exchange of Information. Jakarta: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan (2018a). Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Pemeriksa Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan (2018b). Peraturan Kementrian Keuangan No. 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan
Nabawi, R. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(2), 170-183.
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Nebus, J. (2019). Will tax reforms alone solve the tax avoidance and tax haven problems? Journal of International Business Policy, 2(3), 258-271.
Niu, Y. (2011). Tax audit impact on voluntary compliance. Journal of Economic and Social Measurement, 36(4), 237-251.
Presiden Republik Indonesia (2012). PP No.31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Jakarta: Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia (2017). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (PERPU 1) yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2017. Jakarta: Republik Indonesia.
Roscoe, J. T. (1975). Fundamental research statistics for the behavioral sciences [by] John T. Roscoe.
Rosmaini, R., & Tanjung, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(1), 1-15.
Scott, W. R. (2008). Approaching adulthood: the maturing of institutional theory. Theory and society, 37(5), 427-442.
Surjono, W. (2016). Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 4(1), 853-866.
Tirtayasa, S. (2019). Pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(1), 45-54.
Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 218-234.
Zaleha, P. A., & Novita, N. (2021). Dampak Teknologi Informasi, Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor. Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 17(1), 90-114.
Zilber, T. B. (2013). Institutional logics and institutional work: should they be agreed? In Institutional logics in action, Part A: Emerald Group Publishing Limited.
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v8i3.11417
Refbacks
- There are currently no refbacks.