Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa

Rini Agustin Eka Yanti(1*), Nur Rizqi Arifin(2)

(1) Universitas Galuh
(2) Universitas Galuh
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang: Peranan Akuntabilitas Pemanfaatan tanah Bengkok dalam meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.  Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis data menggunakan analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Pemerintah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah memanfaatkan tanah bengkok dengan baik sehingga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Terlihat dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima dari bagi hasil pengelolaan tanah bengkok antara apparat desa dengan masyarakat.


Keywords


Akuntabilitas, Tanah Bengkok, Kesejahteraan

Full Text:

PDF

References


Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3

Dharma Setyawan Salam. (2004). Manajemen pemerintahan Indonesia. In Politik dan pemerintahan Indonesia.

Dwiyana Achmad Hartanto. (2016). Kedudukan Tanah Bengkok sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Universitas Muria Kudus.

Handayaninggrat, S. (2013). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. In Journal of Chemical Information and Modeling.

Isfardiyana, S. H. (2017). Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkok yang Dilakukan oleh Kepala Desa. Arena Hukum. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.5

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.

Milles, M. B., Saldana, J., & Huberman, M. A. (1994). SAGE: Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook: Third Edition. In Qualitative Data Analysis:

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Savitri, M. (2016). Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa. Jurnal Panorama Hukum. https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1416

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). https://doi.org/10.22146/jkap.7523




DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v12i3.7643

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Rini Agustin Eka Yanti, Nur Rizqi Arifin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Editorial Office:

Institute for Research and Community services (LPPM)
Universitas Indraprasta PGRI

Address: Campus A Building 3, 2nd Floor
Jl. Nangka No. 58 C (TB. Simatupang), Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 Phone: (021) 7818718 – 78835283 ext. 123
Close in sunday and public holidays in Indonesia
Work Hour: 09.00 AM – 08.00 PM



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.