Tujuan penelitian ini adalah Mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Rasio Kemandirian rata-rata sebesar 258.4%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. Rasio Efektivitas sebesar 405.808, pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah tidak efektif. Rasio Keserasian sebesar 440,85%, bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap APBD. Dan pertumbuhan PAD sebesar 6,199%. menunjukan bahawa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah cukup optimal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus merumuskan konsep manajemen pengelolaan PAD yang baik dalam rangka peningkatan PAD kedepan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketergantungan; Pembangunan; Pemerintah Daerah.

Halim dan Mujib. (2009). Problem Desentralisasi dan Perimbangang Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah D. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Salemba 4.

Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.

Halim, A. (2009). Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. (UPP) AMP YKPN.

Ismail, T. (2005). Pengantar Pajak Daerah di Indonesia. PT Yellow Mediatama.

Soekarwo. (2003). Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah. Airlangga University Press.

Deddy dan Solihin. (2004). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama.

Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. EMBA, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(3), 192200.

Zainudin dan Edgar. (2013). Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi. Danadakyasa.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.