Implementasi Kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dalam Mengentas Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

Abstract

Terdapat 17 tujuan global dalam Sustainable Development Goal’s (SDG’s) atau pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah no poverty. Di Negara Indonesia sebagai bentuk keberpihakannya atas tujuan tersebut, akhirnya meresmikan kebijakan yang dinilai strategis dan mampu menekan angka kemiskinan yaitu kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong. Termasuk sebagai salah satu bansos bersyarat, diketahui bahwa yang berhak menerima bansos tersebut adalah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah terdaftar dalam DTKS dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diajukan. Kabupaten Mojokerto dengan jumlah penduduk miskin hingga 111,03 ribu jiwa, melalui mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat juga turut menerapkan kebijakan bansos tersebut demi menekan pertumbuhan kemiskinan disetiap tahunnya. Oleh karena itu, disusunlah karya tulis ini untuk mengetahui implementasi dari PKH, BPNT, dan EWarong dalam mengentas jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Mojokerto. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari teknik kajian literatur seperti penelitian terdahulu maupun website resmi BPS dan Data Satu Palapa Kabupaten Mojokerto. Didapatkan hasil bahwa PKH, BPNT, dan E-Warong dinilai sangat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dengan mampu meringankan pengeluaran KPM untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya semua bansos tersebut diketahui masih menuai pro kontra dalam pengimplementasiannya di tengah masyarakat dan perlu dikaji ulang demi keberlanjutannya.