POLITIK DINASTI Dalam Perspektif Ekonomi dari Kerajaan Demak

Abstract

Politik dinasti merupakan sebuah system politik yang dijalankan sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.[1] Politik dinasti mulanya identik dengan sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, karena kekuasaan diwariskan secara turun-temurun agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Politik dinasti berakar dari sistem patrimonial, yang melakukan regenerasi berdasarkan ikatan genealogis, bukan melalui prestasi. Dalam sistem kerajaan pewarisan ditunjuk langsung oleh raja ataupun kelompok bangsawan yang berkuasa. Dalam hubungannya dengan masalah ekonomi, politik dinasti ini dimanfaatkan oleh kelompok penguasa yang masih berhubungan keluarga untuk menguasai sumber-sumber ekonomi penting.

Tulisan singkat ini akan memaparkan politik dinasti yang dilakukan para penguasa pada masa Kerajaan Demak untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang mendukung kelangsungan kerajaan mereka. Munculnya Kerajaan Demak, dengan rajanya yang pertama, Raden Patah (1475?1518), membangun pusat pemerintahan di tepi selat antara Pulau Muria dan Jawa.[2]Pemilihan lokasi jelas menunjukkan bahwa basis perekonomian dari kerajaan itu adalah perdagangan, karena Laut Jawa merupakan lalu lintas pelayaran yang ramai. Mereka ingin kembali menguasai perdagangan di kepulauan Nusantara seperti pendahulunya, Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, penguasa Demak juga ingin menguasai daerah pedalaman Jawa yang merupakan sumber produksi komoditi perdagangan mereka.

[1] Agus Sutisna (2017) “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu

Atut Chosiyah “dalam Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2 (2) (2017) 100-120, hal 105-107

[2] http://pekerjamuseum.blogspot.co.id/2009/09/kerajaan-islam-di-nusantara-bagian-1.html